Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Antara Niat Mulia dengan Ancaman Keracunan

Oleh : Dr. H. Rusdan, S.Pd.,SH.,MM.Pd.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan inovasi yang signifikan, berasal dari niat luhur untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berpendidikan. Secara mendasar, program ini memiliki tujuan untuk menangani dua masalah utama yang dihadapi Indonesia: malnutrisi dan stunting, serta secara bersamaan berupaya untuk meningkatkan konsentrasi belajar para siswa. Namun, di tengah pelaksanaan yang luas, program ini saat ini menghadapi dilema besar yang dapat membahayakan kredibilitasnya: meningkatnya jumlah kasus keracunan makanan yang terjadi berulang kali.

Studi Kasus: Bencana Keracunan Massal di Cipongkor, Bandung Barat.

Kekhawatiran masyarakat ini mencapai puncaknya melalui peristiwa keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Provinsi Jawabarat. Dimulai pada bulan September 2025, kejadian ini dengan cepat berubah menjadi sebuah tragedi, dengan ratusan, bahkan lebih dari seribu siswa dari berbagai tingkatan pendidikan (PAUD/TK/RA, SD,SMP/MTs, hingga MA/SMK) menjadi korban. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahkan merasa terpaksa untuk menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai langkah untuk mempercepat penanganan medis. Gejala yang dialami oleh para siswa menunjukkan tingkat keparahan yang sangat mengkhawatirkan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga gejala yang lebih serius seperti sesak napas dan kejang-kejang, yang menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak dan orang tua mereka.

Dasar Permasalahan Sistemik Berdasarkan Penelitian Lapangan

Survey yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan juga menemukan bahwa insiden di Cipongkor menggambarkan adanya kegagalan sistemik. Pokok-pokok penyebab dari permasalahan ini adalah kesalahan teknis (human error) yang terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ditemukan bahwa mereka sering menghidangkan makanan, termasuk nasi dan lauk (seperti ayam kecap,sayuran dan tahu goreng), terburu-buru dalam mengolah makakanannya dan sebelum waktunya, bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa proses memasak sudah dimulai di malam hari dan baru dimakan di siang hari berikutnya. Jangka Waktu yang cukup panjang ini merupakan penyimpanan yang tidak tepat.

Lebih dari itu, hasil analisis laboratorium membenarkan adanya bakteri patogen yang masih merupakan penyebab dari kejadian keracunan. Ditemukan terjadinya kontaminasi dengan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Bacillus cereus sering diidentifikasikan dengan cara penyimpanan nasi yang tidak steril, selagi kebersihan adanya Salmonella menunjukkan indikasi kontaminan yang bersumber dari kualitas bahan baku, air, ataupun food handler (pekerja dapur). BGN juga mengemukakan praktik-praktik lain yang dapat diidentifikasikan sebagai "di luar nalar," seperti penggunaan ayam yang dibeli beberapa hari sebelumnya, yang terkomfirmasi dari kesalahan Pekerja di SPPG. 

Kasus Cipongkor menegaskan kekhawatiran mendalam yang dirasakan oleh para orang tua yang merasa bahwa program yang seharusnya menjamin kesehatan anak-anak mereka malah berpotensi membahayakan nyawa. Banyak orang tua di Cipongkor secara terbuka meminta agar program MBG dihentikan untuk sementara dan anggarannya dialokasikan kembali, yang mencerminkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi setelah insiden tersebut. Trauma yang dialami oleh anak-anak, disertai dengan kebutuhan akan perawatan intensif (seperti infus dan oksigen), memberikan bukti bahwa risiko terkait keamanan pangan dalam program ini sangat nyata dan berpotensi berakibat fatal.

Solusi Konstruktif dan Perbaikan Sistematis

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perbaikan sistematis yang mendalam. Menghentikan program bukanlah solusi yang bijak, karena akan mengorbankan manfaat gizi bagi jutaan anak. Jawabannya adalah memperbaiki dan memperkuat sistem secara menyeluruh, mengambil pelajaran berharga dari kasus Cipongkor.

Langkah pertama yang harus dijalankan adalah Peningkatan Pengawasan yang masif dan mendadak supaya tidak ada rekayasa. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran dan personel untuk pengawasan. Petugas dari BGN, BPOM, Dinas Pendidikan, Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah setempat dan dinas kesehatan harus mengadakan inspeksi dadakan dan berkala, khususnya pada dapur SPPG yang menangani MBG.

Sangat mendesak untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketat. SOP ini harus menetapkan batas waktu maksimal antara proses memasak dan penyajian, idealnya tidak lebih dari 4-5 jam. Setiap dapur penyedia wajib memiliki sertifikasi keamanan pangan yang jelas dan dapat diaudit secara rutin, memastikan setiap langkah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan, higienis.

Sebagai langkah tambahan, keterlibatan sekolah dan komunitas perlu ditingkatkan. Sekolah dapat diberikan tanggung jawab yang lebih signifikan, contohnya dengan mengelola kantin sehat secara mandiri atau menjalin kerjasama dengan koperasi sekolah, koperasi Merah putih tingkat desa yang memiliki jaminan kebersihan, untuk memastikan bahwa makanan disajikan dalam keadaan paling segar.

Melalui penerapan berbagai solusi ini, yang didasarkan pada data serta pengalaman negatif dari kasus Cipongkor, program MBG tidak hanya berpotensi untuk mencapai sasaran peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjamin keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama.

Inti dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah janji mulia—janji untuk mencetak generasi yang cerdas dan bebas dari stunting. Namun, tragedi di Cipongkor adalah peringatan yang menusuk: niat luhur tidak akan berarti tanpa implementasi yang berintegritas dan sistem yang ketat. Kita tidak boleh membiarkan ketidakprofesionalan dalam dapur menggagalkan cita-cita besar bangsa. Menghentikan program bukanlah jawaban, tetapi memperbaikinya adalah kewajiban moral. Dengan peningkatan pengawasan yang tegas, SOP yang tak tertawar, dan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menempatkan keselamatan anak di atas segala kepentingan, kita dapat memastikan bahwa setiap piring makanan bukan hanya menjanjikan gizi, tetapi juga jaminan keamanan. Hanya dengan perbaikan menyeluruh ini, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan program MBG benar-benar menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan cerah anak-anak Indonesia.